Rabu, 25 April 2012

Sistem Sentralisasi dan Desentralisasi

Sistem Sentralisasi

Secara etimologi
            Sentralisasi berasal dari bahasa inggris yang berakar dari kata Centre yang artinya adalah Pusat, tengah.
Secara terminology
1.      Menurut B.N. Marbun dalam bukunya Kamus Politik mengatakan bahwa sentralisasi yang paham nya kita kenal dengan sentralisme adalah pola kenegaraan yang memusatkan seluruh pengambilan keputusan politik ekonomi, soial di satu pusat.
2.      Sentralisasi adalah seeluruh wewenang terpusat pada pemerintah pusat.

Berdasarkan defenisi diatas bisa kita interpretasikan bahwa sistem sentralisasi itu adalah bahwa seluruh decition (keputusan/Kebijakan) dikeluarkan oleh pusat, daerah tinggal menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan menurut UU. menurut ekonomi manajemen sentralisasi adalah memusatkan semua wewenang kepada sejumlah kecil manager atau yang berada di suatu puncak pada sebuah struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pemerintah sebelum otonomi daerah. Kelemahan sistem sentralisasi adalah dimana sebuah kebijakan dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat sehingga waktu untuk memutuskan suatu hal menjadi lebih lama.
Pengertian Sentralisasi lainnya adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Mungkin sekarang saya akan mengajak pembacauntuk melihat ke belakang atau pada zaman dulu. JIka kita melihat dari perkembangan teknologi informasi dan ilmu sistem informasi, maka kebanyakan aplikasi perusahaan dibangun adhoc sehingga tidak heran dalam perkembangannya sering kita temui fenomena sistem aplikasi tambal sulam. Dan dalam perusahaan atau departemen pada zaman dulu sering membangun sistemnya sendiri-sendiri untuk mendukung kegiatan fungsionalnya, seperti sistem informasi akuntansi dan keuangan, sistem informasi pemasaran dan penjualan, sistem informasi operasional, dan lain sebagainya. Pada awalnya para perusahaan tidak merasa bahwa sistem ini mendatangkan permasalahan.
Oleh karena itu, sistem ini masih terus digunakan. Namun sejalan dengan perkembangan zaman serta perkembangan teknologi informasi dan dunia usaha, maka banyak perusahaan mulai menyadari bahwa sistem ini sudah tidak cocok karena adanya permasalahan di dalam perusahaan itu ketika mereka ingin mengalirkan sebuahdata atau informasi dari bagian satu ke bagian lainnya. Terjadi kesalahan komunikasi karena adanya sejumlah perbedaan teknis seperti masalah standar, protocol, teknologi, metode dan lain-lain.
Oleh karena itu, perusahaan mulai melirik konsep system sentralisasi karena mereka sangatmembutuhkan suatu system besar yang terpadu dan saling terintegrasi satu dan lainnya. Karakteristik dari sistem sentralisasi adalah sebagai berikut :
·         Strategi, kebijakan dan pendekatan manajemen informasi berlaku seragamdan standar bagi seluruh unit organisasi dengan kecenderungan tata kelola secara ‘topdown´.
·         Keputusan terkait dengan jenis sistem, tipe aplikasi, standar basis data, hakakses, spesifikasi perangkat keras dan infrastruktur, dan lain sebagainyaditentukan oleh pusat (sentral).
·         Unit teknologi informasi yang berada di pusat memiliki kekuasaan dan/ataukewenangan yang jauh lebih besar dan tinggi dibandingkan dengan unit serupayang ada di berbagai cabang perusahaan atau business unit.
·         Computing power akan cenderung diletakkan di pusat yang ditandai dengan diinstalasinya sejumlah powerful servers dan datawarehouse yang berisi seluruh data konsolidasi kantor-kantor cabang.

Selain itu, sistem sentralisasi juga memiliki beberapa kelebihan yaitu :
·                  Jaminan terbentuknya sistem yang holistik dan koheren di seluruh tataran organisasi karena sifatnya yang standar dan terpusat.
·                  Pertukaran data dan/atau informasi dapat dilakukan dengan mudah karenakeseragaman teknologi penyimpanan data primer maupun sekunder.
·         Potensi terjadinya anarki karena fenomena tambal sulam dan kesulitan membangun ‘interface´ dari sejumlah sistem yang tersebar dapat direduksi seminimum mungkin dan lain sebagainya.

Tetapi tidak hanya kelebihan, sistem sentralisasi ternyata juga memiliki banyak kelemahan, dimana kelemahan ini sangat mengganggu dan menghambat kemajuan perusahaan. Kelemahan-kelemahan itu antara lain :
·                  Kecenderungan yang terjadi adalah kontrol yang berlebihan dan terlalu ketat hingga terjadi manajemen informasi yang cukup kaku dan sangat hirarkis.
·                  Fokus lebih banyak diarahkan pada conformity atau ketaatan pada prosedur standar sehingga mengurangi sejumlah inisiatif yang terkadang dapat berguna bagi perusahaan.
·                  Karena biasanya akan mengarah pada satu standar tertentu, kerap perlu dikeluarkan biaya yang relatif jauh lebih mahal dibandingkan dengan nonstandar.
·         Karena teknologi informasi terdiri dari sejumlah komponen yang beragam, belum tentu masing-masing komponen yang dipilih adalah yang terbaik (karena yang penting bagi manajemen adalah kesamaan standar sehingga terkadang kinerja atau performa dinomor duakan).
·         Terkadang dalam perkembangannya ditemukan teknologi baru yang canggih dan berguna bagi perusahaan, namun karena spesifikasinya di luar standar perusahaan maka peluang tersebut dilepaskan begitu saja.
·         Nature atau karakteristik dari perkembangan teknologi informasi yang serba open system dan open standard membuat sistem sentralisasi belum tentu memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pendekatan lainnya.
·         Asumsi yang selalu dipergunakan di dalam sistem sentralisasi adalah kesamaan fasilitas dan performa di seluruh unit bisnis perusahaan, padahal untuk di negara kepulauan semacam Indonesia masalah infrastruktur dan digital divide menjadi kendala utama yang kerap menghambat efektivitas kinerja sistem.





Sistem Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. dengan adanya desentralisasi maka muncullan otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah. Sebab, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Jadi dengan adanya desentralisasi, maka akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah yang tertinggal dalam suatu negara. Agar daerah tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional.

Kelebihan sistem desentralisasi :
·         Konsep untuk memperkuat kongruensi ini, di mana Indonesiadibangun secara kokoh dari kemajemukan daerah dan suku-bangsanya.
·         Konsep untuk membuat pembangunan daerah lebih baik, rakyatnya lebih sejahtera, dan karena itu kemudian diharapkan akan semakin memperkuat negarabangsa Indonesia itu sendiri.
·         Konsep untuk mencegah separatisme, dan karena itu sukses Otonomi daerah pada gilirannya diharapkan memperkuat negara-nangsa Indonesia.
·         Dibangun dalam konteks demokrasi, dan harus memperkuat demokrasi itu sendiri. Sudah sekitar satu windu otonomi daerah digelindingkan, dan sampai hari ini masih banyak yang meragukan apakah otonomi daerah dapat memperkuat Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa.

Kelemahan sistem desentralisasi :
·         Permasalahan keterlambatan di terbitkanya PP tentang pembagian urusan.
·         Masih engan dan setengah hati pemerintah dalam mendelegasikan kewenangan kepada daerah, hal ini terlihat dari masih adanya balai pelaksanaan teknis pusat di daerah yang di bentuk oleh departemen teknis, pelaksanaan pembiayaanya bersumber dari pusat yang konsekuensinya berkurang inovasi dan kreatifitas di daerah dalam melaksanakan kewenanganya.
·         Belum optimalnya pengelolahan sumber daya yang berakibat pada rendahnya PAD, hal ini berimplikasi pada rendahnya Rasio PAD terhadap APBD.
·         Belum optimalnya penerapan sangsi dan penghargaan bagi sumber daya manusia aparatur di daerah.
·         Sistem hukum dan pembuktian terbalik masih absurd atau kabur sehinga muncul keraguan satuan kerja dalam melaksanakan program atau kegiatan di daerah.
·         Kelemahan sistem disentralisasi adalah munculnya pilkada langsung yang banyak menghabiskan dana dan rawan konflik.
·         Korupsi pemindahan ladang korupsi dari pusat kedaerah.
·         Konflik vertikel dan herizontan, misalnya dalam pelaksanaan pilkada .

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar